Program peremajaan kelapa sawit rakyat yang sedang marak dilaksanakan saat ini,terutama yang memanfaatkan sumber pembiayaan dari Badan Pengelola Dana Pembangunan Kelapa sawit ( BPDPKS ) masih mencari model yang paling ideal untuk aplikasi di tingkat lapangan. Hal ini terungkap pada saat pelaksanaan focus group discusion (FGD) bertajuk Studi Pengembangan Model Peremajaan Kelapa sawit rakyat (petani mandiri Dan PIR) melalui pendekatan ekonomi dan kelembagaan, yang dilaksanakan oleh BPDPKS dan Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat IPB, di Pontianak (7/10). Berdasarkan hasil penelitian terungkap bahwa model penggunanya perusahaan Avalis memberikan kepastian pelaksanaan kegiatan peremajaan dapat dilaksanakan sesuai standar teknis, tetapi dana bantuan yg seharusnya disalurkan kepada petani dikelola oleh perusahaan pelaksana. Selain itu petani kelapa sawit tidak mendapat kesempatan yang cukup untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitasnya berdasarkan prinsip pemberdayaan. Sementara model off taker menyerahkan sepenuhnya kegiatan peremajaan tanaman kepada petani,sejak dari perencanaan,pengelolaan keuangan,sampai teknis budidaya tanaman. Hal ini menimbulkan kekawatiran hasil pekerjaan tidak sesuai standar teknis karena petani belum sepenuhnya menguasai standar teknis kegiatan peremajaan tanaman kelapa sawit. Pada kesempatan ini Kadis Perkebunan dan Peternakan Sanggau mengusulkan agar penelitian ini tidak terburu-buru menyimpulkan model yang akan direkomendasikan,hal ini disebabkan proses pelaksanaan peremajaan kelapa sawit sedang berjalan,sehingga masih terbuka ruang untuk melakukan evaluasi yang lebih komprehensif terhadap model peremajaan yang ideal. Sementara itu Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalbar menegaskan bahwa peremajaan tanaman kelapa sawit harus segera dilaksanakan,hal ini disebabkan tanaman tua ini tentu berpengaruh terhadap tinggi rendahnya produktivitas tanaman kelapa sawit di Kalbar.
