Dalam rangka memperkuat ketahanan pangan daerah dan merespons tantangan inflasi yang berdampak pada sektor konsumsi masyarakat, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau menyelenggarakan rapat koordinasi strategis yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kegiatan ini bertujuan untuk merumuskan arah kebijakan dan strategi pengembangan peternakan unggas yang berkelanjutan, terintegrasi, dan berbasis data.

Penguatan Basis Data: Langkah Awal Menuju Kebijakan yang Efektif

Rapat dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dr. Ambius Anton, S.Pt, M.Si, yang menekankan pentingnya akurasi data sebagai landasan pengambilan keputusan. “Data bukan sekadar angka, melainkan arah kebijakan yang menentukan masa depan pangan kita,” tegasnya.

Pengumpulan data populasi dan produksi unggas menjadi prioritas utama, sejalan dengan upaya mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengendalian inflasi daerah. Dalam sambutannya, Sekretaris Dinas, Ibu Emiliana, SP, MM, menyampaikan bahwa sektor peternakan memiliki peran strategis, tidak hanya sebagai penggerak ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen sosial dalam pemenuhan gizi masyarakat.

Adapun materi rapat mencakup:

  • Jumlah pelaku usaha ayam pedaging dan petelur
  • Sebaran populasi dan distribusi ternak
  • Produksi daging ayam dan telur periode Januari–Juli 2025
  • Harga komoditas unggas di tingkat peternak dan pasar

Aspirasi Pelaku Usaha: Tantangan dan Harapan dari Lapangan

Diskusi interaktif yang berlangsung dalam suasana konstruktif mengungkap berbagai tantangan yang dihadapi pelaku usaha. Bapak Benyamin, peternak ayam petelur dari Kecamatan Parindu, menyampaikan bahwa biaya awal usaha sangat tinggi, distribusi telur masih terbatas, dan sistem penjualan berdasarkan “ikat” belum mencerminkan nilai produk secara adil. Menurutnya, metode penjualan tersebut tidak mencerminkan nilai produk secara proporsional, karena dalam satu ikat terdapat campuran telur berukuran kecil dan besar yang dihargai sama, tanpa mempertimbangkan berat sebenarnya..

Selain itu, gangguan kesehatan ternak seperti penyakit Choryza dan ND telah menyebabkan penurunan produksi secara signifikan. Upaya vaksinasi dan penerapan biosekuriti telah dilakukan, namun dukungan sistemik dari pemerintah sangat dibutuhkan agar peternak dapat bertahan dan berkembang.

Validasi Data Statistik: Menjawab Ketidaksesuaian Laporan

Koordinator Statistik Peternakan, Ibu Finy Widiyanti, S.Pt, mengungkap adanya selisih data distribusi DOC in ayam pedaging hingga 400.000 ekor antara laporan provinsi dan data lokal. Petugas pendata, Floravia Apieni, S.Pt, menambahkan bahwa produksi unggas mengalami penurunan dalam tiga bulan terakhir. Hal ini menunjukkan perlunya sistem pelaporan yang lebih terintegrasi dan valid untuk mendukung kebijakan yang tepat sasaran.

Sertifikasi NKV: Mendorong Standar Produksi yang Lebih Baik

Dinas Perkebunan dan Peternakan juga memaparkan rencana pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) Nomor Kontrol Veteriner (NKV) bagi pelaku usaha produk hewan. Sertifikat NKV diharapkan dapat meningkatkan standar hygiene dan sanitasi, memperluas akses pasar, serta memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk lokal.

Namun demikian, beberapa persyaratan teknis seperti alat semprot kendaraan dan kelengkapan kandang masih menjadi tantangan bagi peternak kecil. Pemerintah diharapkan dapat berperan aktif sebagai fasilitator agar proses sertifikasi dapat berjalan inklusif dan tidak memberatkan.

Kemitraan Plasma: Menjaga Keseimbangan dan Transparansi

Manager PT. Bintang Sejahtera Bersama (BSB), Syahrul Akbar, turut memberikan pandangan terkait sistem kemitraan ayam broiler. Ia menjelaskan bahwa kendala seperti hilangnya pakan atau ayam dapat memengaruhi indeks performa (IP) dan berpotensi menyebabkan pemutusan kontrak. Oleh karena itu, pendataan yang akurat dan transparan menjadi syarat mutlak dalam menjaga kemitraan yang adil dan berkelanjutan.

Syahrul juga menyoroti pentingnya pendataan menyeluruh terhadap perusahaan kemitraan yang belum terdaftar, seperti PT. JAS, agar seluruh pelaku usaha dapat terakomodasi dalam sistem pengawasan dan pembinaan pemerintah.

Penutup: Sinergi untuk Masa Depan Peternakan Unggas Sanggau

Rapat koordinasi ini menghasilkan kesepakatan bersama bahwa sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat merupakan kunci utama dalam membangun sektor peternakan unggas yang kuat dan berdaya saing. Beberapa rekomendasi strategis yang disampaikan antara lain:

  • Penguatan sistem pendataan dan pelaporan
  • Perluasan akses sertifikasi NKV secara inklusif
  • Penyusunan kebijakan yang berpihak pada seluruh pelaku usaha peternakan
  • Pengembangan kemitraan plasma yang transparan dan berkeadilan

Kabupaten Sanggau telah memulai langkah nyata. Kini saatnya seluruh pihak bergerak bersama, karena ketahanan pangan bukan hanya soal produksi, tetapi juga soal keberpihakan, keberlanjutan, dan komitmen untuk perubahan yang lebih baik.

Oleh: Dema Iqbal, S.Pt (Pengawas Bibit Ternak)